Posisi tersebut sekaligus memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi HAM. Indonesia dapat mendorong pendekatan yang menempatkan perdamaian, pembangunan, kesejahteraan, dan perlindungan manusia sebagai bagian yang saling berkaitan.
Di dalam negeri, pemerintah juga berupaya memperkuat mekanisme koordinasi agar kebijakan HAM tidak berjalan sendiri-sendiri. Forum lintas kementerian dan lembaga menjadi sarana untuk memastikan isu HAM dapat masuk ke berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan kelompok rentan.
Penguatan tata kelola juga menjadi penting karena perlindungan HAM membutuhkan sistem yang mampu menerima pengaduan, merespons persoalan, dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur serta pemahaman HAM di lingkungan pemerintahan menjadi bagian dari agenda yang perlu terus diperkuat.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan bahwa agenda HAM berjalan beriringan dengan agenda peningkatan kesejahteraan. Ketika negara memperluas akses kesehatan, memperkuat pendidikan, menyediakan bantuan pangan bergizi, dan meningkatkan perlindungan sosial, kebijakan tersebut pada saat yang sama menjadi instrumen pemenuhan hak dasar masyarakat.
Dengan demikian, perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah baru dalam menempatkan HAM sebagai bagian integral pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan, pembaruan regulasi, konsultasi publik, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan koordinasi menjadi fondasi untuk membangun sistem perlindungan HAM yang semakin kuat.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah memiliki ruang yang semakin besar untuk menghadirkan perlindungan HAM secara nyata dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bagian dari proses panjang untuk memastikan pembangunan nasional tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara.