Oleh : Abdul Razak)*
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode penting dalam penguatan koordinasi negara di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), dan pemasyarakatan. Perkembangan tersebut terlihat melalui konsolidasi antarlembaga, pembenahan sistem pemasyarakatan, penguatan mekanisme pemulihan korban tindak pidana korupsi, serta peningkatan pemahaman HAM di tengah masyarakat dan lingkungan pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai koordinasi tiga kementerian teknis dalam lingkupnya, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, telah berjalan sesuai jalur dan menunjukkan kemajuan. Meski demikian, Yusril mengakui masih terdapat persoalan operasional akibat kepentingan sektoral yang sesekali muncul dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Menurut Yusril, fungsi kementerian koordinator bukan mengambil alih urusan teknis setiap kementerian, melainkan memastikan kerja sama antarlembaga berjalan dan pelayanan publik tetap sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk memperkuat keselarasan tersebut, pemerintah menyiapkan rapat koordinasi tingkat tinggi bersama para menteri teknis guna membahas hambatan sekaligus menyelaraskan kebijakan.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami tekanan akibat tingginya jumlah penghuni. Yusril menjelaskan bahwa hampir 60 persen penghuni lapas berkaitan dengan perkara narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian overkapasitas membutuhkan pendekatan lintas sektor karena berkaitan dengan proses penegakan hukum, peradilan, HAM, pendidikan, hingga persoalan sosial dan kesejahteraan masyarakat.