Jakarta – Pemerintah menyiapkan penguatan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital yang ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. Digitalisasi tersebut diarahkan untuk membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih cepat, tepat sasaran, transparan, serta mampu menjangkau masyarakat yang selama ini belum terdata dalam sistem.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah masuk dalam sistem Perlinsos Digital hingga Desember 2026. Sistem tersebut dikembangkan dengan mengintegrasikan sejumlah basis data untuk menghasilkan informasi sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.
“Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak,” ujar Saifullah.