Pemerintah dan DPR menunjukkan komitmen untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada masyarakat terkait dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Salah satu contoh yang disoroti adalah soal penyadapan, yang menurut informasi yang beredar, dapat dilakukan tanpa izin pengadilan.
Namun, Komisi III DPR menegaskan bahwa penyadapan akan diatur dalam undang-undang khusus yang akan dibahas setelah pengesahan KUHAP, sehingga tidak ada kewenangan penyadapan yang diberikan tanpa pengawasan yudisial yang memadai. Ia juga menekankan bahwa segala bentuk tindakan paksa, seperti pemblokiran rekening dan penyitaan, harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan.
Penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ) juga menjadi salah satu poin penting dalam revisi KUHAP. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, terutama yang melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan emosional, seperti perkelahian remaja atau ujaran kebencian. Pendekatan RJ ini dianggap dapat mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian yang lebih manusiawi dan mengedepankan keadilan sosial.
Sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan, pemerintah melalui Komisi III DPR berencana menggelar dialog publik secara terbuka. Dialog ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi dan proses pengesahan KUHAP yang baru, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau klarifikasi terkait dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Langkah ini diharapkan dapat mencegah misinformasi yang lebih lanjut dan memberi kesempatan bagi publik untuk lebih memahami revisi yang telah disahkan.
Secara keseluruhan, pemerintah dan DPR telah menunjukkan upaya yang signifikan untuk membuka ruang bagi dialog publik dan merespons kritik yang ada. Dengan langkah-langkah yang lebih transparan dan inklusif ini, diharapkan ketegangan yang muncul pasca pengesahan dapat diredakan, dan masyarakat dapat lebih menerima perubahan besar dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu, dengan adanya saluran untuk menampung kritik, pemerintah juga berharap dapat mencegah terjadinya aksi demo yang bisa mengganggu ketertiban umum..
)*Penulis Merupakan Pengamat Hukum