JAKARTA, WARTAALOR.COM – Dinamika tata kelola pemerintahan di Kabupaten Alor memasuki babak baru setelah Redaksi Hukrim RDTV melayangkan nota keberatan dan permohonan evaluasi mendesak kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri). Kasus ini bukan sekadar persoalan administratif lokal, melainkan ujian bagi konsistensi penerapan hukum tata negara di daerah otonom.
Pemimpin Umum Media Hukrim RDTV, Elim Makalmai, menegaskan bahwa kondisi kesehatan Bupati Alor sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus memimpin daerah yang berada di serambi NKRI. Menurutnya, bupati dipilih oleh rakyat karena dipandang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak tepat dalam menampung serta menyikapi aspirasi konstituen.
“Dia (Bupati Alor, Red) ini dipilih rakyat sebab dipandang mampu dalam memimpin daerah. Namun hal dipandang mampu ini diduga menjadi sirna ketika DPRD Alor mengakui bahwa bupati tak lagi cakap dalam memimpin daerah. Gubernur NTT harusnya cepat tanggap dan segera melakukan pengawasan lalu melaporkan kepada Mendagri. Ini kerja terlalu lelet sebab sudah satu tahun bupati tidak aktif,” papar Elim, Jumat, (13/11/2026).
Patahan Administratif: Surat Plt. Sekda Mentah di Hadapan Fakta DPRD
Menurut Elim, surat sebelumnya yang dilayangkan oleh Plt. Sekda Alor kepada Gubernur NTT tertanggal 17 November 2025 yang menyatakan bahwa Bupati Alor sudah aktif bertugas kembali sejak tanggal 03 November 2025 lalu, telah dimentahkan secara telak oleh surat dari Ketua DPRD Kabupaten Alor tertanggal 19 Oktober 2026 kepada Gubernur NTT.
“Ini tata kelola administrasi di Kabupaten Alor terkait kondisi kesehatan bupati harusnya transparan kepada rakyat sebab bupati itu rakyat yang pilih. Yang pasti begini, itu surat dari Ketua DPRD Alor kepada Gubernur NTT telah mematahkan laporan Plt. Sekda Alor sebelumnya, sebab buktinya DPRD Alor bilang bupati sudah tidak aktif menghadiri rapat paripurna sejak bulan November 2025 hingga Oktober 2026. Dan itu dibuktikan dengan pengeluhan masyarakat Alor di media sosial,” tegas Elim.
Ia melanjutkan, kondisi tersebut semestinya memberi lampu hijau kepada DPRD Alor untuk segera menggelar rapat paripurna pemberhentian bupati dan mengusulkannya kepada Mendagri. Dengan absennya bupati yang telah menginjak satu tahun penuh jauh melampaui batas waktu 6 bulan yang ditentukan regulasi seharusnya langkah pergantian sudah diproses sejak lama. Elim juga melayangkan kritik tajam terhadap lambannya respons legislatif daerah sebelum desakan dari media dan masyarakat digulirkan.
“Artinya sudah genap satu tahun lamanya dari enam bulan yang ditentukan regulasi, Bupati Alor ini tidak aktif memimpin daerah. Jadi satu tahun artinya sudah lebih dari enam bulan itu tadi, sehingga harusnya DPRD Alor paripurnakan dan usulkan penggantian Bupati Alor kepada Mendagri sejak enam bulan lalu, dan jangan DPRD terus mengorbankan kepentingan rakyat dengan alasan menunggu pemulihan kesehatan Bupati. Itu tanggal 19 Oktober mereka bersurat juga isi suratnya tidak tegas dan mewakili ketakutan, dan itupun menurut hemat kami DPR bersurat karena kami sudah mulai bergerak di Kemendagri makanya malu dan terpaksa harus bersurat ke Gubenur,” tandas Elim.
