KALABAHI, WARTAALOR.COM – Penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), bernama Ricky, hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan di tingkat Koordinator Provinsi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (Korprov TAPM) NTT.
Hampir dua pekan setelah persoalan tersebut mencuat ke publik, Korprov TAPM NTT disebut belum memberikan persetujuan terhadap usulan pembentukan tim penanganan yang diajukan Koordinator Kabupaten Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Korkab P3MD) Alor.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai keseriusan penanganan dugaan keterlibatan tenaga pendamping desa dalam kegiatan pengadaan barang yang bersumber dari Dana Desa.
Persoalan tersebut kembali mendapat perhatian serius dari Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Alor, Romelus Djobo. Ia secara tegas meminta agar dugaan pelanggaran yang melibatkan PLD Ricky tetap diproses sesuai ketentuan hukum dan kode etik pendamping desa yang berlaku, meskipun dana pengadaan barang telah dikembalikan ke kas desa.
Kepada wartawan media ini di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026), Romelus menilai pengembalian uang sebesar Rp39.750.000 oleh Ricky merupakan fakta penting yang harus menjadi perhatian dalam proses penanganan persoalan tersebut.
Menurut Romelus, Ricky seharusnya memahami batasan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendamping desa. PLD memiliki fungsi mendampingi pemerintah desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai pemasok atau supplier dalam kegiatan pengadaan barang yang dibiayai melalui Dana Desa.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Harus diproses supaya menjadi efek jera bagi pendamping desa yang lain. Karena terbukti dia (Ricky) mengembalikan uang yang mau dipakai untuk pengadaan paket komputer itu,” tegas Romelus.
Ia menyayangkan tindakan yang diduga dilakukan Ricky karena seorang pendamping desa semestinya menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, keterlibatan pendamping desa dalam kegiatan pengadaan yang didampinginya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan prinsip etika pendampingan.
Romelus menegaskan, pengembalian dana desa tidak serta-merta menghapus dugaan pelanggaran yang telah terjadi. Karena itu, ia meminta agar proses pemeriksaan internal oleh pihak penyelenggara program pendampingan desa tetap dilaksanakan secara transparan dan sesuai mekanisme.
Dalam kesempatan tersebut, Romelus juga menghubungi Korkab P3MD Kabupaten Alor, Ramli Adjar, melalui sambungan telepon WhatsApp dan menghubungkannya dengan wartawan media ini untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
