Pasca Keputusan Pengesahan KUHAP, Masyarakat Bisa Salurkan Aspirasi Lewat Saluran Resmi Tanpa Harus ke Jalan

 

Jakarta — Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memunculkan diskusi luas di tengah masyarakat. Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa dinamika tersebut adalah bagian dari proses demokrasi, sekaligus mengingatkan bahwa penyaluran aspirasi tetap dapat dilakukan melalui mekanisme resmi tanpa harus turun ke jalan. Kanal formal dianggap lebih efektif dalam memastikan kritik dan masukan dapat dicatat, dibahas, dan ditindaklanjuti secara institusional.

 

Komisi III DPR menjadi salah satu lembaga yang paling aktif membuka ruang dialog pasca pengesahan KUHAP. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menyatakan pihaknya mengagendakan diskusi terbuka dengan kelompok masyarakat sipil yang mengkritisi regulasi tersebut. Undangan itu ditujukan untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa tertinggal dalam proses komunikasi kebijakan.

 

“Komisi III DPR RI akan mengundang (untuk) bertemu LSM-LSM penentang KUHAP baru. Kami siap memberikan penjelasan kepada mereka semua aspek terkait pengesahan KUHAP baru, mulai dari hal-hal substantif hingga hal-hal teknis,” kata Habiburokhman.

 

Ia menegaskan bahwa kritik publik terhadap produk hukum merupakan indikator bahwa kesadaran hukum di masyarakat semakin berkembang. Namun, menurutnya, sebagian penolakan terjadi akibat kesalahpahaman yang harus diluruskan melalui dialog formal yang konstruktif.

Bacaan Lainnya

 

“Kami menghormati siapapun yang menentang KUHAP baru, hal tersebut setidaknya menunjukkan kepedulian mereka atas terus berjalannya reformasi penegakan hukum. Namun kami melihat banyak kesalahpahaman terjadi sehingga mungkin saja menjadi penyebab penolakan,” ujarnya.

 

Pos terkait