Oleh : Antonius Utama
Pemerintah menegaskan bahwa KUHAP yang baru saja disahkan melalui rapat paripurna DPR telah melalui proses pembahasan yang terbuka, partisipatif, dan transparan, sebuah pencapaian penting dalam upaya memperkuat legitimasi hukum acara pidana di Indonesia. Sejak naskah RUU KUHAP diunggah ke laman DPR, Komisi III secara berkelanjutan membuka ruang bagi publik untuk mengakses dokumen dan mengikuti rangkaian pembahasan, sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk memahami perubahan substansi yang diusulkan serta mengajukan masukan secara langsung.
Salah satu indikator nyata dari keterbukaan tersebut adalah pelaksanaan ratusan forum dengar pendapat, termasuk RDPU yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan: akademisi, organisasi profesi advokat, praktisi peradilan, unsur penegak hukum, serta perwakilan masyarakat sipil.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan pihaknya telah menerima dan mendengarkan aspirasi dari lebih dari seratus pihak yang berbeda, sebuah bukti bahwa proses pembahasan berupaya merangkul beragam perspektif demi menghasilkan aturan yang seimbang dan responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum modern. Keterlibatan luas ini menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah dan DPR percaya bahwa produk akhir KUHAP memiliki daya tahan legitimasi sosial.
Pemerintah juga menekankan bahwa proses pembahasan diarahkan untuk menyinergikan KUHAP yang baru dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta kebutuhan adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi yang memengaruhi proses peradilan. Pendekatan ini dimaksudkan agar KUHAP terbaru tidak sekadar menjadi pembaruan redaksional, melainkan juga sebuah pembaruan substantif yang memperkuat jaminan hak-hak tersangka, efisiensi prosedural, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan KUHAP baru akan berlaku mulai 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP yang telah disahkan lebih dulu. Ia menyebut pemberlakuan dua regulasi tersebut menandai kesiapan sistem hukum nasional dari aspek materiil maupun formil. pemerintah menargetkan seluruh aturan turunan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun demi memastikan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP berjalan tanpa hambatan mulai awal 2026
Dalam setiap tahapan, pemerintah dan DPR tak hanya menegaskan keterbukaan administrative seperti publikasi naskah tetapi juga berupaya meredam disinformasi yang kerap memicu kebingungan publik. Beberapa pejabat telah secara proaktif mengklarifikasi isu-isu yang viral di media sosial, menjelaskan rumusan pasal-pasal yang dianggap kontroversial, serta mengundang pakar untuk menelaah interpretasi yang akurat dari ketentuan baru. Upaya klarifikasi ini menunjukkan komitmen pada prinsip keterbukaan informasi: bukan hanya membuat naskah tersedia, tetapi juga membantu masyarakat memahami substansi dan implikasinya sehingga penilaian publik dapat dilakukan berdasarkan fakta, bukan kabar yang tidak berdasar.