Pemerintah Buka Saluran Tampung Kritik dan Penolakan Pasca Pengesahan KUHAP

 

Oleh: Riki Anggoro Pranata

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengesahan ini menandai berakhirnya proses panjang yang dimulai dengan pembahasan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan kalangan akademisi.

Pengesahan KUHAP baru ini dilakukan setelah Ketua DPR, Puan Maharani, memimpin sidang yang mengonfirmasi persetujuan seluruh fraksi. Revisi KUHAP ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana Indonesia dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan kejahatan lintas negara dan kejahatan siber.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang hadir mewakili Presiden, menjelaskan bahwa pembaharuan ini sangat penting untuk menghadapi dinamika sosial dan teknologi informasi yang berkembang pesat dalam empat dekade terakhir. Selain itu, pengesahan ini juga dimaksudkan untuk mensinkronkan KUHAP dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan diterapkan pada awal tahun 2026.

Meskipun revisi ini mengandung pembaruan yang diharapkan dapat membawa sistem peradilan yang lebih adil dan modern, pengesahannya menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah dan DPR, dalam hal ini, berusaha menjawab kritik tersebut dengan membuka ruang untuk dialog dan klarifikasi.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa sebagian besar masukan dari masyarakat sipil telah dimasukkan dalam revisi ini. Meskipun demikian, tentunya tidak semua kritik dapat diakomodasi, mengingat terdapat berbagai pertimbangan teknis dan politik yang harus diperhatikan dalam proses legislasi. Sebagian besar substansi dalam revisi ini justru berasal dari usulan masyarakat, dan bahwa upaya untuk memperbaiki sistem peradilan harus berjalan seiring dengan partisipasi publik yang aktif.

Sebagai langkah responsif terhadap kritik, Komisi III DPR memastikan akan membuka saluran komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat, khususnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menentang revisi KUHAP. Komisi III DPR siap mengundang LSM yang keberatan untuk berdialog secara langsung. Pertemuan ini direncanakan akan disiarkan langsung di TV Parlemen, dengan tujuan untuk memberikan transparansi dan memberikan ruang bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait substansi dan proses pembahasan KUHAP baru.

Bacaan Lainnya

Saluran dialog terbuka ini menjadi langkah penting dalam meredam ketegangan yang muncul pasca pengesahan RUU KUHAP. Pasalnya, dalam situasi yang melibatkan perubahan besar dalam sistem hukum, wajar jika berbagai kalangan menunjukkan respons yang beragam.

Akan tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah dan DPR dapat memastikan bahwa setiap masukan yang datang dapat dipertimbangkan dengan bijaksana dan bahwa proses legislasi dilakukan secara transparan dan inklusif. Dengan adanya ruang dialog yang terbuka ini, diharapkan dapat meredakan kekhawatiran publik dan mengurangi potensi terjadinya aksi protes atau demonstrasi yang bisa mengganggu stabilitas sosial.

Pos terkait