Beredar di Media Sosial, Publik Pertanyakan Kapan DPRD Alor Makzulkan Bupati Iskandar Lakamau

Tangkapan layar unggahan TikTok dan Facebook

KALABAHI, WARTAALOR.COM – Gelombang kritik dan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mencuat di media sosial. Sejumlah unggahan di platform TikTok dan Facebook mempertanyakan sikap DPRD Kabupaten Alor terkait kepemimpinan Bupati Iskandar Lakamau, bahkan mendesak adanya langkah politik hingga proses pemakzulan.

Unggahan tersebut mencerminkan keresahan sebagian masyarakat yang menilai roda pemerintahan Kabupaten Alor belum berjalan secara maksimal. Sorotan terutama diarahkan pada kondisi kesehatan Bupati Iskandar Lakamau yang mengalami stroke pada Juli 2025 lalu dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Sorotan tajam ini kembali mencuat menyusul dan dikaitkan dengan peristiwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Publik juga mempertanyakan ketidakhadiran Bupati dalam sejumlah agenda resmi pemerintahan, termasuk rapat paripurna DPRD Kabupaten Alor. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi dan desakan agar lembaga legislatif mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu unggahan yang menjadi perhatian publik muncul dari akun TikTok @ntt_bakusikat, Kamis (12/11/2026). Dalam unggahannya, pemilik akun melontarkan kritik keras terhadap DPRD Kabupaten Alor yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi kondisi kepemimpinan daerah.

Akun tersebut menggunakan ungkapan bernada sindiran dan penghinaan terhadap sejumlah anggota DPRD, termasuk pimpinan serta anggota fraksi-fraksi. Pemilik akun juga menyebut dua nama anggota DPRD, yakni Brusle dan Marta Blegur yang diduga sebutan untuk Buche Brikmar selaku ketua DPRD Alor, dan seorang anggota dewan Marthen Blegur, yang menurutnya dinilai selalu membela Bupati.

Selain itu, unggahan tersebut menyinggung dugaan bahwa kepentingan politik dan alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD lebih diutamakan dibandingkan persoalan dan penderitaan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Pos terkait