Negara Hadir Melindungi Lingkungan melalui Penindakan Karhutla

Oleh: Andre Wicaksono*

Perlindungan lingkungan membutuhkan kehadiran negara melalui pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tanggung jawab menjaga kawasan hutan tidak dapat dibebankan hanya kepada masyarakat maupun petugas pemadam, tetapi juga harus melekat pada korporasi pemegang izin pengelolaan lahan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat langkah penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan agar kerusakan lingkungan tidak terus berulang.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik pembakaran hutan yang membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan berlangsung tanpa pertanggungjawaban. Kepala Negara meminta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan unsur intelijen bekerja sama mengusut dugaan keterlibatan individu maupun korporasi dalam karhutla. Penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan hukum.

Prabowo menilai kebakaran hutan tidak semata-mata dipengaruhi faktor alam, tetapi juga dapat berkaitan dengan tindakan manusia dan aktivitas perusahaan. Dampaknya melampaui kerusakan vegetasi karena asap kebakaran dapat mengancam kesehatan jutaan masyarakat serta mengganggu aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah memandang penanganan karhutla sebagai persoalan serius yang membutuhkan langkah luar biasa dan penegakan hukum secara konsisten.

Komitmen itu juga tercermin dari arahan Presiden agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya diberikan teguran administratif. Pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan yang dapat ditempuh apabila bukti dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kepemilikan konsesi tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban menjaga lingkungan.

Pos terkait