Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian HAM menegaskan komitmen untuk tetap menjaga standar perlindungan hak asasi manusia dalam implementasi KUHAP. Menteri HAM Natalius Pigai menepis anggapan bahwa revisi tersebut mengabaikan perlindungan warga negara. Sebaliknya, regulasi baru itu dinilai sebagai penguatan terhadap prinsip HAM.
Pigai menjelaskan bahwa sebagian besar isi KUHAP justru mempertegas jaminan HAM dalam proses peradilan. Ia menyebut bahwa kekhawatiran kelompok masyarakat sipil tetap akan difasilitasi dan disalurkan melalui mekanisme resmi yang tersedia.
“Kami tetap berpijak kepada orang yang merasa aspek HAM masih belum maksimal. Silakan menyampaikan pendapatnya, kami di Kementerian HAM akan memfasilitasi,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa Kementerian HAM berperan sebagai “kementerian pembela HAM” dan menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan institusi negara lainnya. Dengan demikian, setiap kritik tidak perlu diwujudkan dalam bentuk aksi massa di jalan, tetapi dapat disampaikan melalui ruang dialog yang produktif.
Dari perspektif profesi hukum, Ketua Umum DPP Advokat Bela Rakyat (ABR) Indonesia, Hermawan, menilai bahwa hadirnya KUHAP baru merupakan langkah positif pemerintah untuk memperbaiki tata kelola peradilan pidana. Ia menyebut bahwa esensi perubahan hukum bukan hanya terletak pada naskah undang-undang, tetapi juga pada komitmen aparat dalam menjalankannya.
“Dalam hal jaminan apakah KUHAP terbaru ini lebih baik atau tidak ke depannya, menurut saya ini merupakan sebuah ikhtiar. Jaminannya adalah bagaimana proses berjalannya KUHAP ini oleh aparat penegak hukum dan masyarakat,” ujar Hermawan.