Dukungan Buruh terhadap Danantara dan Penguatan Kepastian Hak Pesangon

*) Oleh : Muhammad Ofan Ramadhan

Dukungan kalangan buruh terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai calon pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) mengemuka dalam pembahasan penguatan perlindungan pekerja di Indonesia. Usulan tersebut disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyusul pengaturan kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Skema ini diharapkan memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau kepailitan.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan bahwa Danantara merupakan salah satu pilihan yang paling memungkinkan untuk mengelola dana cadangan pesangon. Menurutnya, terdapat tiga alternatif lembaga yang dapat dipertimbangkan pemerintah, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau pembentukan lembaga pengelola baru. Dari ketiga opsi tersebut, Danantara dinilai lebih praktis karena telah memiliki struktur kelembagaan dan tidak memerlukan pembentukan institusi baru.

Said Iqbal menjelaskan bahwa pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan berpotensi membutuhkan perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS. Hal tersebut berkaitan dengan karakter dana cadangan pesangon yang memiliki sumber pendanaan dan mekanisme tersendiri di luar program jaminan sosial yang saat ini dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, pembentukan lembaga baru dinilai membutuhkan anggaran awal, sumber daya manusia, serta infrastruktur pelayanan yang tidak sedikit.

Pos terkait