Oleh : Rivka Mayangsari*)
Perlindungan hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu aspek penting dalam membangun hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan. Kepastian pembayaran pesangon tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan pekerja dan keluarganya setelah kehilangan sumber penghasilan. Karena itu, rencana pemerintah membentuk sistem Dana Cadangan Pesangon (DCP) menjadi langkah yang perlu dicermati sebagai upaya memperkuat jaminan pemenuhan hak pekerja sekaligus menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang lebih terencana.
Pemerintah dalam waktu dekat akan menunjuk satu lembaga pemerintah untuk mengelola DCP. Melalui skema tersebut, setiap perusahaan diwajibkan menyetorkan dana cadangan yang nantinya digunakan untuk menjamin pembayaran hak karyawan tetap apabila terjadi PHK. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa dana pesangon perusahaan nantinya dikelola secara terpusat oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat kepastian pembayaran pesangon melalui pengelolaan dana yang lebih terstruktur. Selama ini, pemenuhan hak pekerja ketika PHK masih menghadapi tantangan, terutama ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit. Dalam situasi demikian, pekerja berisiko tidak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan meskipun hak tersebut telah melekat berdasarkan hubungan kerja.
Indah menyampaikan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai DCP masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu hal yang belum diputuskan secara final adalah pengaturan terhadap dana pesangon yang telah lebih dahulu dikumpulkan perusahaan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan. Kejelasan mengenai masa transisi tersebut diperlukan agar penerapan kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan maupun pekerja. Pemerintah perlu memastikan mekanisme peralihan dapat berjalan tertib, transparan, dan tidak mengurangi hak pekerja yang sudah terbentuk.