Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dilakukan secara objektif, terbuka, dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat serta para ahli hukum di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan guna merespons berbagai dinamika dan perdebatan publik terkait revisi KUHAP yang saat ini memasuki tahap finalisasi.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pembahasan KUHAP baru tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Dalam penyusunannya, DPR berupaya memenuhi prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna. Melalui forum-forum dengar pendapat, DPR menyerap aspirasi masyarakat agar KUHAP yang baru benar-benar mencerminkan kebutuhan keadilan yang lebih modern.
“KUHAP ini dalam penyusunan kami semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi *meaningful participation*. KUHAP lama itu terlalu menempatkan negara sangat kuat. Pada KUHAP yang baru, posisi warga negara diperkuat, terutama terkait pendampingan advokat sejak awal pemeriksaan,” kata Habiburokhman.