Pemerintah Pastikan Penyusunan KUHAP Baru Dilakukan Secara Objektif dan Terbuka

Ia menambahkan bahwa KUHAP baru akan jauh lebih objektif dibanding aturan lama yang berlaku sejak 1981. Salah satu perubahan signifikan terlihat dalam pengaturan penahanan. Jika sebelumnya penahanan sangat bergantung pada subjektivitas penyidik, kini syarat penahanan dibuat lebih ketat dan terukur, mencakup upaya melarikan diri, pengulangan tindak pidana, menghilangkan barang bukti, atau mempengaruhi saksi. “Ini sangat objektif dan bisa dinilai secara jelas,” tegasnya.

 

Habiburokhman menilai bahwa sudah saatnya KUHAP Orde Baru dihentikan karena terlalu banyak menimbulkan korban penyalahgunaan kewenangan. Revisi KUHAP disebutnya sebagai langkah darurat untuk memperbaiki interaksi antara aparat penegak hukum dan warga negara berdasarkan prinsip keadilan yang lebih manusiawi.

 

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembahasan revisi KUHAP dilakukan secara transparan dan melibatkan perguruan tinggi hukum dari seluruh Indonesia. Melalui berbagai forum, pemerintah mengakomodasi beragam masukan dari akademisi dan praktisi hukum. “Belum pernah ada undang-undang yang dilakukan *meaningful participation* seperti KUHAP,” ujarnya.

 

Supratman memahami masih ada kelompok masyarakat yang menolak revisi ini, namun ia mengajak publik melihat secara objektif substansi KUHAP baru yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, *restorative justice*, dan perluasan objek praperadilan. Menurutnya, perubahan ini akan menghilangkan potensi kesewenang-wenangan dan memperkuat perlindungan bagi seluruh warga, termasuk kaum disabilitas.

Bacaan Lainnya

Pos terkait