Ia menambahkan bahwa pemerintah kini tengah menyiapkan tiga peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana, yang ditargetkan rampung sebelum KUHAP baru berlaku pada 2 Januari mendatang. Dengan regulasi yang lebih komprehensif, pemerintah berharap KUHAP baru dapat menjadi landasan sistem peradilan pidana yang modern, manusiawi, dan berkeadilan.
[edRW]