Oleh : Antonius Samba
Papua telah lama menghadapi konflik yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok ini, yang mengklaim berjuang untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia, sering kali melakukan tindakan kekerasan dan teror yang menimbulkan ketidakstabilan serta ketakutan di kalangan masyarakat. Di tengah situasi ini, tindakan tegas aparat keamanan menjadi sangat krusial untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.
Konflik di Papua bukanlah hal yang baru. Sejak integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), ketidakpuasan dan perlawanan dari sebagian penduduk Papua terus terjadi. OPM, sebagai salah satu kelompok yang paling vokal dan militan, telah melancarkan berbagai serangan terhadap aparat keamanan dan infrastruktur penting di Papua.
Serangan-serangan ini tidak hanya menargetkan militer, tetapi juga warga sipil, pekerja konstruksi, dan bahkan tenaga medis. Hal ini tentu saja menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam di kalangan masyarakat, serta menghambat pembangunan di wilayah yang sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dan investasi.
DPR menyoroti peristiwa yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang makin masif belakangan ini. Mulai dari penyerangan terhadap anggota TNI hingga pembakaran sekolah.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan penting untuk personel TNI-Polri memastikan keamanan dan kondusivitas di Puncak Jaya, pasca terjadinya kerusuhan. Pihaknya juga mendorong optimalisasi kolaborasi dan kekompakan personel TNI/Polri dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Aksi pembakaran gedung SMP Negeri di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pekan lalu, politikus dari Fraksi PDIP menyatakan aksi pembakaran sekolah itu, tidak dapat ditoleransi karena mengganggu hak anak dalam memperoleh pendidikan.
