Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dalam enam bulan pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran telah menangani empat kasus besar yang menjadi sorotan publik, yaitu dugaan korupsi di tubuh Pertamina, program MINYAKITA, Bank BJB, serta PT ANTAM.

 

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries menilai langkah ini harus diiringi dengan peningkatan kinerja pemberantasan korupsi, khususnya pada sektor peradilan. Menurutnya, keberhasilan membangun kepercayaan publik sangat ditentukan oleh sistem hukum yang kredibel, profesional, dan berkeadilan.

 

“Penegakan hukum yang dilakukan seluruh aparat sudah menjadi penegak hukum profesional, objektif, dan berkeadilan, maka masyarakat, pelaku usaha, dan investor otomatis percaya pada kepastian hukum di Indonesia,” ujar Albert.

 

Albert menegaskan, sistem peradilan saat ini akan bersih akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Ia mengapresiasi peran Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah menunjukkan ketegasan dalam menindak kasus korupsi, serta mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terus meningkatkan pemberantasan Korupsi.

 

Bacaan Lainnya

Pos terkait