Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif publik. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas proses legislasi serta memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan pihaknya tidak akan tergesa-gesa dalam membahas RUU KUHAP. Menurutnya, agenda pembahasan saat ini masih berfokus pada penjaringan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan akademisi.
“Saya melihat agendanya itu kan masih mendengarkan masukan-masukan semua. Kemarin juga ada rapat dengar pendapat di luar masa sidang. Itu juga kan mendengarkan pendapat dari seluruh masyarakat,” ujar Adies.
Ia menambahkan bahwa RUU KUHAP merupakan bagian dari fondasi sistem hukum nasional karena menyangkut hukum acara pidana, sehingga proses pembahasannya harus berhati-hati dan mendalam.
