“Pembahasan ini harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip hukum Indonesia, sejalan dengan KUHP yang sudah disahkan. Kita juga harus mempertimbangkan keanekaragaman budaya dan nilai-nilai dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Adies meminta masyarakat untuk tidak berprasangka buruk terhadap proses legislasi ini. Ia menegaskan bahwa DPR bekerja demi kepentingan rakyat, dan seluruh proses ditujukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.
“Kami dipilih oleh rakyat, tentunya kami ingin agar undang-undang ini melindungi masyarakat yang betul-betul membutuhkan perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum itu,” imbuhnya.
Senada dengan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menekankan bahwa keterbukaan menjadi prinsip utama dalam pembahasan RUU KUHAP. Ia memastikan bahwa setiap hasil pembahasan akan dipublikasikan dan dapat diakses publik.
“Secara terbuka pasti. Kan pasti beredar tuh data-data RUU KUHAP, nggak mungkin bisa disembunyikan juga,” jelasnya.
