Sementara itu, Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Albert Aries, mendorong agar DPR dan pemerintah benar-benar melibatkan publik dalam proses pembahasan RUU ini. Menurutnya, pembahasan KUHAP berbeda dari RUU lain karena menyangkut hak-hak dasar warga negara dalam proses hukum.
“Saya pikir KUHAP ini berbeda ya dengan RUU lainnya, harapannya ada meaningful participation,” ungkapnya.
RUU KUHAP yang kini tengah dibahas menjadi bagian penting dari reformasi hukum pidana nasional setelah pengesahan KUHP baru. Oleh karena itu, keterbukaan, transparansi, serta partisipasi publik harus menjadi roh utama dalam proses legislasi ini.
Sebagai bagian dari masyarakat demokratis, publik diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktif mengawal dan mendukung proses pembahasan RUU KUHAP. Keterlibatan masyarakat akan memastikan bahwa hasil akhir dari undang-undang ini benar-benar mencerminkan keadilan, menjunjung hak asasi manusia, serta memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.
