Oleh: Aisha Gita )*
Transformasi sektor energi menjadi salah satu agenda strategis dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat dan dinamika geopolitik global, pemerintah mengarahkan kebijakan energi pada penguatan ketahanan, pengurangan ketergantungan impor, optimalisasi sumber daya domestik, serta percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan.
Arah tersebut menempatkan kemandirian energi tidak sekadar sebagai upaya memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar, tetapi juga bagian dari penguatan fondasi ekonomi nasional. Indonesia memiliki beragam sumber energi, mulai dari minyak dan gas bumi, batu bara, panas bumi, tenaga air, tenaga surya, hingga sumber energi berbasis nabati. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Peneliti sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai Indonesia menunjukkan arah yang semakin jelas menuju pengembangan energi bersih selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, komitmen tersebut tercermin dari target pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas hingga 100 gigawatt peak (GWp), serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil secara bertahap.
Di sisi kelistrikan, pemerintah meluncurkan program PLTS 100 GWp pada Agustus 2026. Tahap awal mencakup 14 PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp yang tersebar di sejumlah provinsi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pembangkit nasional sekaligus memperbesar kontribusi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan.