Adapun tuntutan yang disampaikan antara lain:
- Memanggil dan melakukan klarifikasi langsung terhadap Camat Alor Tengah Utara guna meminta pertanggungjawaban atas pernyataan yang telah disampaikan ke publik.
- Melakukan pembinaan serius terhadap yang bersangkutan, termasuk penegakan disiplin ASN apabila terbukti melanggar etika.
- Melakukan evaluasi jabatan secara menyeluruh, karena camat seharusnya menjadi contoh dalam menjaga etika birokrasi, bukan menjadi sumber polemik.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran disiplin, sebagai bentuk penegakan wibawa pemerintahan.
Laumaley menegaskan bahwa masyarakat tidak anti terhadap kritik dalam pemerintahan. Namun kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan data, serta tetap menjaga etika birokrasi.
“Kritik itu penting dalam pemerintahan, tetapi harus disampaikan dengan data, etika, dan tanggung jawab, bukan dengan asumsi yang berpotensi merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar ruang publik tidak diisi oleh pernyataan pejabat yang tidak terukur, karena hal tersebut dapat memperkeruh suasana, melemahkan kepercayaan masyarakat, serta merusak citra pemerintahan daerah.
“Pemerintahan yang baik bukan dibangun dari suara yang paling keras, tetapi dari sikap yang paling bertanggung jawab. Jika ini tidak segera ditertibkan, maka ke depan akan semakin sulit menjaga disiplin dan marwah birokrasi di Kabupaten Alor,” pungkasnya. (*)
