KALABAHI, WARTAALOR.COM – Kepala Desa Tulleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, Yoksan Samay, menyampaikan protes keras terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor yang diduga memperlambat proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026, meskipun rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah diterbitkan sejak 25 Maret 2026.
Protes tersebut disampaikan Yoksan Samay setelah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ADD untuk Desa Tulleng belum juga diterbitkan hingga awal April 2026. Padahal, menurutnya, seluruh tahapan administrasi telah dipenuhi dan APBDes sudah diposting, sehingga tinggal menunggu proses pencairan.
“Hari ini saya menyampaikan protes, karena rekomendasi dari Dinas PMD sudah keluar sejak 25 Maret 2026, tetapi sampai sekarang dari BKAD belum menerbitkan SP2D,” tegas Yoksan Samay melalui pesan suara yang diterima wartawan, Kamis (2/4/2026).
Menurut Yoksan, ADD merupakan hak pemerintah desa yang sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai program dan pelayanan masyarakat. Keterlambatan pencairan dana tersebut dinilai berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa.
Ia menjelaskan bahwa Desa Tulleng merupakan salah satu dari tiga desa yang telah memposting APBDes dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan ADD triwulan pertama (Januari–Maret 2026). Namun hingga saat ini, SP2D belum juga diterbitkan oleh BKAD.
“Kami sudah mengajukan pencairan hak desa untuk tiga bulan, tetapi mengalami keterlambatan. Ini tentu patut dipertanyakan, karena kinerja seharusnya mengikuti target waktu yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
