Pemerintah Dorong Tata Kelola Negara Berintegritas dengan Penguatan Komitmen Antikorupsi

Akhiar juga menyebut bahwa meningkatnya aspirasi masyarakat untuk memperberat sanksi koruptor merupakan energi positif bagi pembaruan hukum nasional. Kesadaran publik yang terus naik menunjukkan bahwa masyarakat mendukung langkah tegas pemerintah, termasuk wacana pemberatan hukuman dan penerapan instrumen hukum baru.

Lebih lanjut, percepatan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Aturan tersebut disebut akan menjadi instrumen efektif bagi negara untuk mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada rakyat.

“Perlu dipercepat juga, di zaman Pak Prabowo ini, Undang-Undang perampasan Aset, sehingga lebih cepat uang yang mereka ambil bisa kembali ke negara” jelasnya.

Seluruh langkah ini menciptakan momentum kuat bagi pemerintahan Prabowo untuk meneguhkan dirinya sebagai pemerintahan yang bersih, berani, dan berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum demi Indonesia yang lebih berkeadilan. [-@]

Pos terkait