Mujahidin mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan penerbitan KKPR dibutuhkan juga koordinasi antarkementerian atau lembaga agar penerbitan KKPR tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita semua memiliki peranan penting terhadap layanan KKPR di Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Asisten III Sekda Kota Sorong Hanock J. Talla mengatakan ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian tentunya akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemberlakuan ini merupakan sebuah upaya untuk menciptakan usaha melalui kemudahan juga pemberdayaan bagi UMKM, Koperasi maupun pelaku usaha.
Menindaklanjuti itu, kemudian dikeluarkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. PP ini memberikan sebuah pemahaman tentang kewenangan perijinan berusaha kemudian diatur tentang pelaksanaannya. Selain itu, ada juga diatur tentang pelaporannya, pendanaannya dan juga sanksi dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.
UU Cipta Kerja terbukti menjadi solusi dari aturan yang tumpang tindih sehingga perizinan bisa cepat dilakukan khususnya di sektor UMKM. UU Cipta Kerja juga memancing investor datang menanamkan modalnya dan untuk hilirisasi industri. Guna optimalisasi manfaat UU Cipta Kerja, seluruh masyarakat sudah sepatutnya untuk mendukung kebijakan tersebut demi kemajuan bangsa terutama dalam penguatan UMKM dan hilirisasi industri. Hal itu juga perlu dikuatkan melalui kebijakan antar daerah.
)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
