Oleh : Dhita Karuniawati )*
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disetujui sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung DPR RI Jakarta pada 5 Oktober 2020 kemudian disahkan dan diundangkan pada 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kehadiran UU Cipta Kerja mendukung perkembangan dan kemajuan di berbagai sektor. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung penguatan UMKM dan hilirisasi industri.
Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H mengatakan UU Cipta Kerja menjadi instrumen kebijakan yang esensial meskipun kontroversial. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan daya tarik investasi, membangkitkan UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, seraya mendorong peningkatan kesejahteraan serta perlindungan bagi buruh/pekerja. Angkatan kerja di NTB banyak terserap di sektor informal dimana sektor formal hanya mencakup sekitar 500-600 perusahaan menengah hingga besar dan sisanya sebagai pelaku UMKM.
Aryadi menyampaikan bahwa pengaruh UU Cipta Kerja di NTB memang belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Terlebih peraturan pelaksanaan dari UU ini belum semuanya terbit. Proses penyusunan peraturan pelaksanaan itu yang perlu dikawal bersama. Namun, fakta di NTB menunjukkan bahwa industrialisasi meningkat dan ini menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat kita.
Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 3,03 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 163,34 ribu orang dibanding Februari 2023. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,80 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2024 sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Itu artinya ada peningkatan penyerapan tenaga kerja.
