Aryadi mengajak semua pihak, seperti pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, akademisi, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan adil. Selain itu, perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) juga menjadi fokus utama, mengingat NTB merupakan provinsi keempat terbesar pengirim PMI ke luar negeri.
Aryadi juga mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan perlindungan bagi semua pekerja, baik formal maupun informal. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan NTB dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan perlindungan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi melalui investasi.
Manfaat UU Cipta Kerja terus menjangkau ke berbagai daerah secara langsung maupun tidak langsung. Plt. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Mujahidin Maruf mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, merupakan salah satu regulasi pemerintah dalam upaya mendukung kemudahan berusaha bagi masyarakat dan para pelaku usaha dalam rangka memudahkan jalannya investasi terutama di Provinsi Jawa Timur.
Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur mempermudah pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam permodalan usaha melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di provinsi setempat. Mujahidin Maruf menjelaskan, KKPR tersebut sangat berhubungan erat dengan lokasi usaha serta merupakan unsur penting dalam proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) para pelaku UMKM. Dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Provinsi Jawa Timur, pemerintah mengatur penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
