Jakarta – Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) periode 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Sejumlah pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi menekankan bahwa revisi RKUHAP harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia di setiap tahapan proses peradilan pidana.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa penyusunan RUU KUHAP dilakukan secara transparan. Pihaknya telah berupaya secara maksimal untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU tersebut serta berupaya untuk terbuka dan mengundang berbagai elemen dalam pembahasan KUHAP.
