Kepala Badan Kesbangpol Berau, Kalimantan Timur, Salimharus mengatakan RKUHAP menjadi indikator komitmen negara dalam memperkuat negara hukum dan demokrasi. Hukum acara pidana yang modern dan berkeadilan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sekaligus memperkuat legitimasi negara di mata warganya.
“RKUHAP adalah indikator nyata komitmen negara dalam memperkuat negara hukum dan demokrasi. Keberhasilan revisinya juga akan mencerminkan kematangan hukum Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.” ujarnya.
RKUHAP 2025 diharapkan menjadi tonggak penguatan kepercayaan publik terhadap hukum. Melalui pembahasan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan hak warga, revisi ini dapat menghadirkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman. Para pemangku kepentingan mengajak seluruh elemen bangsa untuk terlibat aktif, memastikan RKUHAP benar-benar menjadi fondasi kokoh bagi perlindungan hukum di Indonesia.
