UU Ketenagakerjaan Baru Perkuat Landasan Pengupahan Berkeadilan pada UMP 2027

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi landasan baru dalam pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Regulasi tersebut mengatur penghitungan upah berdasarkan indikator ekonomi dan kebutuhan hidup layak, sekaligus memperjelas hak serta kewajiban dalam hubungan industrial.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan sanksi yang berlaku bagi pihak-pihak dalam ekosistem ketenagakerjaan.

Indah menerangkan bahwa penguatan perlindungan buruh tetap disertai kewajiban seluruh pihak untuk mematuhi ketentuan hukum.

Regulasi tersebut juga mengatur sejumlah aspek hubungan kerja, termasuk kompensasi bagi pekerja kontrak, jaminan kehilangan pekerjaan, serta kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon oleh perusahaan.

Dalam konteks UMP 2027, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa formula pengupahan merujuk pada undang-undang terbaru.

Pos terkait