UMP 2027 Berbasis Data Ekonomi Daerah, Produktivitas dan Kesempatan Kerja

JAKARTA – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mendapat perhatian dunia usaha terkait pentingnya penggunaan indikator ekonomi yang objektif dan terukur. Produktivitas, tingkat pengangguran, serta karakteristik wilayah menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, menekankan bahwa penghitungan upah minimum mempertimbangkan hubungan antara produktivitas tenaga kerja dan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

“Sebenarnya itu yang menjadi poin pembicaraan kita ya bagaimana yang namanya produktivitas, kemudian juga angka pengangguran bisa menjadi pertimbangan dalam perhitungan pengupahan,” ujar Bob di Jakarta.

Menurutnya, penetapan UMP perlu melihat keadaan perekonomian secara menyeluruh agar kebijakan pengupahan dapat mendukung aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Pos terkait