Jakarta — Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian dalam proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Regulasi yang diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut membawa ketentuan baru mengenai penghitungan upah minimum, termasuk penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan rentang indeks tertentu.
Dalam Pasal 137 hingga Pasal 139, undang-undang tersebut mengatur jenis upah minimum, kewenangan gubernur, serta dasar penghitungan upah. Penetapan upah minimum mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan, sedangkan formulanya menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu sebesar 0,5 hingga 1,0.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa mekanisme penetapan upah minimum 2027 sudah mengacu pada ketentuan tersebut. Pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada kepala daerah agar implementasi regulasi berjalan sesuai pedoman.