Jakarta — Pemerintah mendorong penguatan dialog tripartit dalam proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 guna memastikan seluruh kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat dibahas secara terbuka. Pendekatan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap besaran kenaikan upah dan penerapan regulasi ketenagakerjaan yang baru.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan upah minimum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, koordinasi di tingkat daerah diperlukan untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan menghasilkan kebijakan sesuai karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.
“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” ujar Tito.