JAKARTA – Upaya memperkecil kesenjangan upah minimum antardaerah menjadi salah satu perhatian serikat pekerja dalam pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Penyampaian aspirasi melalui dialog dan komunikasi dengan pemerintah serta DPR menjadi langkah yang ditempuh untuk memperjuangkan penyesuaian pengupahan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan bahwa organisasinya tetap memperjuangkan pemerataan upah setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menurutnya, perbedaan tingkat upah minimum antarwilayah masih membutuhkan perhatian, terutama bagi daerah yang memiliki tingkat pengupahan relatif rendah.
“Kami melakukan upaya persuasif lobi-lobi dulu dengan pemerintah yang membuat aturan turunan,” ujar Ristadi.
Ia menjelaskan bahwa salah satu aspirasi yang diperjuangkan adalah adanya ketentuan teknis yang memberikan ruang kenaikan lebih besar bagi daerah dengan upah minimum rendah dibandingkan wilayah yang tingkat pengupahannya telah lebih tinggi.