UU Ketenagakerjaan Baru Perkuat Landasan Pengupahan Berkeadilan pada UMP 2027

Sementara itu, Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, menekankan pentingnya kenaikan upah yang mempertimbangkan daya beli pekerja dan kondisi ekonomi daerah.

Menurutnya, pendekatan pengupahan perlu memperhatikan perbedaan kemampuan ekonomi antardaerah agar kebijakan dapat menjawab kebutuhan kesejahteraan secara lebih proporsional.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, turut mengingatkan pentingnya indikator produktivitas dan tingkat pengangguran dalam penghitungan upah minimum.

Beragam pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan UMP 2027 mencakup kepentingan pekerja, dunia usaha, serta keberlanjutan kesempatan kerja.

Dengan dasar hukum yang telah tersedia, proses penetapan UMP 2027 memiliki kerangka untuk mengolah aspirasi dan data ekonomi secara terukur sehingga terbentuk hubungan industrial yang berkeadilan.

Pos terkait