JAKARTA – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 memasuki babak baru dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut memperkuat landasan hukum pengupahan dengan menempatkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai pertimbangan utama.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perhitungan UMP 2027 mengacu pada undang-undang terbaru yang telah berlaku sejak 28 Oktober 2026. Ketentuan tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengupahan tahun mendatang.
“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli saat memberikan keterangan di Jakarta.
Menurutnya, ketentuan mengenai penghitungan upah minimum telah tercantum dalam regulasi tersebut.