Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan Upah Minimum 2027, Pemerintah Siapkan Data Berbasis Susenas

Jakarta — Pemerintah memperkuat penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pengupahan mempertimbangkan kebutuhan dasar pekerja sekaligus memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di setiap daerah.

Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penghitungan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Sementara formula penghitungan menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” kata Yassierli.

Pos terkait