Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman penetapan upah minimum 2027 berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut mengatur pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan dalam penghitungan upah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menekankan pentingnya keterlibatan Dewan Pengupahan Daerah dalam menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” kata Yassierli.
Dalam prosesnya, serikat pekerja memiliki ruang untuk menyampaikan tuntutan dan usulan, termasuk mengenai besaran kenaikan upah, indeks tertentu, serta kesenjangan penghasilan antarwilayah. Penyampaian aspirasi melalui perundingan, audiensi, maupun aksi unjuk rasa secara damai merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan hubungan industrial.