Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa estimasi KHL mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
”Pemerintah juga menyusun estimasi KHL kabupaten/kota melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan dapat menggambarkan perbedaan kondisi sosial ekonomi antarwilayah. Dengan demikian, penetapan upah minimum tidak hanya menggunakan satu sudut pandang, melainkan memperhatikan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat pekerja.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Subchan Gatot, menyampaikan bahwa komponen kebutuhan hidup pekerja perlu diperhitungkan secara menyeluruh. Selain itu, peningkatan upah juga perlu mempertimbangkan produktivitas industri dan kemampuan perusahaan.