Oleh: Bara Winatha*)
Fenomena judi daring semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan remaja yang kian mudah mengakses ruang digital. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kasus penipuan digital, kecanduan judi daring, hingga kerentanan anak terhadap manipulasi daring menunjukkan bahwa tantangan keamanan digital tidak lagi bersifat parsial, tetapi menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan sosial. Pemerintah, melalui berbagai kebijakan strategis, berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam risiko digital yang semakin kompleks.
Salah satu instrumen penting dalam penguatan perlindungan anak adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa platform digital menjalankan tanggung jawab dalam membatasi akses anak terhadap layanan yang tidak sesuai usia, termasuk peluang mereka terpapar konten dan aktivitas berbahaya seperti judi daring seperti yang dilakukan kelompok Kingdom Group yang terus menyasar kalangan rentan. Pemerintah menilai bahwa perlindungan anak tidak hanya bergantung pada edukasi keluarga atau sekolah, tetapi juga pada kepatuhan penyelenggara sistem elektronik dalam mengelola layanan mereka secara bertanggung jawab.
