Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pembatasan Layanan VoIP di Indonesia

Oleh: Puteri Tania Handayani *)

Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada beredarnya kabar yang tidak akurat terkait wacana pembatasan layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) seperti WhatsApp Call. Kabar tersebut menyebar cepat dan menimbulkan keresahan di ruang publik digital. Namun, informasi itu dipastikan tidak benar. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada rencana, tidak ada pembahasan, dan tidak ada kebijakan yang diarahkan untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet di Indonesia.

Langkah klarifikasi diambil secara tegas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kenyamanan dan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan digital nasional. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memastikan bahwa pemerintah tidak pernah merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan layanan komunikasi digital seperti WhatsApp Call. Pemerintah menyadari pentingnya akses komunikasi yang terbuka dan inklusif sebagai pilar utama dalam mendorong percepatan transformasi digital.

Pernyataan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus mendorong keterbukaan akses digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam era transformasi digital yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional, pemerintah menempatkan kebebasan berkomunikasi dan akses teknologi sebagai bagian dari hak digital masyarakat. Dengan demikian, kabar tentang pembatasan layanan VoIP bukan hanya tidak berdasar, tapi juga bertentangan dengan semangat inklusi digital yang selama ini dikembangkan.

Meutya Hafid juga menjelaskan, Kementerian Komdigi memang menerima sejumlah masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Masukan ini terkait penataan ekosistem digital nasional, khususnya menyangkut hubungan antara penyedia layanan over-the-top (OTT) seperti WhatsApp dan operator jaringan. Namun, Menkomdigi menegaskan bahwa masukan tersebut tidak pernah masuk dalam forum pembahasan kebijakan, apalagi menjadi bagian dari agenda resmi kementerian.

Pos terkait