Oleh Indra Pratama )*
Isu mengenai kemungkinan pembatasan layanan panggilan suara dan video melalui aplikasi berbasis internet seperti WhatsApp Call telah menimbulkan gelombang kekhawatiran di tengah masyarakat. Wacana ini menyebar cepat di ruang publik, baik melalui pemberitaan media maupun media sosial, dan memicu keresahan akan potensi berkurangnya hak masyarakat dalam mengakses layanan komunikasi digital yang selama ini dianggap penting, efisien, dan murah. Namun, pemerintah dengan sigap memberikan klarifikasi, menepis segala rumor dan menegaskan bahwa tidak ada rencana pembatasan terhadap layanan WhatsApp Call maupun layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) lainnya.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia menyatakan bahwa isu yang beredar merupakan informasi tidak berdasar dan cenderung menyesatkan. Pemerintah, menurutnya, justru tengah fokus pada agenda prioritas yang lebih mendesak dan strategis, seperti perluasan akses internet di wilayah tertinggal, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan perlindungan data pribadi dan keamanan siber nasional. Langkah cepat pemerintah dalam memberikan klarifikasi merupakan bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi dan upaya menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan ruang digital nasional.
Usulan pembatasan layanan WhatsApp Call sebenarnya berasal dari kalangan industri telekomunikasi, yang disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital melalui beberapa asosiasi yang mewakili operator jaringan. Mereka menilai bahwa layanan over-the-top (OTT) asing seperti WhatsApp memanfaatkan infrastruktur jaringan nasional tanpa kontribusi yang sepadan terhadap ekosistem bisnis lokal. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, pemerintah belum mengambil sikap apa pun atas usulan tersebut. Masukan dari industri masih akan dikaji secara menyeluruh, mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan.
