Oleh: Rivka Mayangsari*)
Di era digital yang berkembang cepat, teknologi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mulai dari transaksi keuangan, pelayanan publik, hingga akses pendidikan dan kesehatan kini mengandalkan sistem digital. Namun, seiring meningkatnya ketergantungan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman yang sangat serius: serangan siber yang semakin marak dan kompleks.
Serangan siber bukan lagi isu teknis yang hanya menjadi urusan internal perusahaan atau pemerintah. Dampaknya sangat nyata bagi masyarakat luas. Ketika sistem informasi sebuah lembaga publik diretas, bukan hanya layanan yang lumpuh data pribadi masyarakat bisa bocor, identitas bisa dicuri, bahkan dana di rekening bisa lenyap tanpa jejak. Sayangnya, masih banyak pihak yang menganggap isu ini sebagai hal teknis belaka, padahal serangan siber adalah bentuk kejahatan yang menyasar langsung keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat.
Serangan siber bukan lagi isu teknis yang hanya menjadi urusan internal perusahaan atau pemerintah. Dampaknya sangat nyata bagi masyarakat luas. Ketika sistem informasi sebuah lembaga publik diretas, bukan hanya layanan yang lumpuh—data pribadi masyarakat bisa bocor, identitas bisa dicuri, bahkan dana di rekening bisa lenyap tanpa jejak. Apalagi, kecanggihan penggunaan AI sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sayangnya, masih banyak pihak yang menganggap isu ini sebagai hal teknis belaka, padahal serangan siber adalah bentuk kejahatan yang menyasar langsung keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat.
Reuben Koh selaku Director, Security Technology & Strategy APJ dari Akamai mengatakan bahwa pihaknya meyakini ancaman yang dapat dihasilkan atau ditingkatkan dengan AI akan semakin cepat. Penjahat siber akan berevolusi dari penipuan palsu dan phishing yang didorong oleh AI menjadi sesuatu yang jauh lebih canggih pada 2025 ini.
Hasil survei terbaru dari Synology Inc. menunjukkan bahwa hampir 90 persen tim teknologi informasi (TI) di Indonesia mengalami keterbatasan anggaran dalam menghadapi kompleksitas ancaman digital. Sementara transformasi digital terus digenjot di berbagai sektor, banyak organisasi masih mengandalkan sistem manual, perangkat yang sudah usang, dan pengelolaan yang terpisah-pisah. Situasi ini secara langsung memperbesar celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh peretas untuk masuk ke dalam sistem.
Dengan sistem yang tidak terintegrasi, berbagai risiko seperti kehilangan data, kesalahan operasional akibat human-error, hingga downtime yang mengganggu layanan publik menjadi tak terhindarkan. Akibatnya, masyarakat menjadi korban utama dari lemahnya sistem perlindungan data yang diterapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Di saat bersamaan, ancaman dari luar terus meningkat, ditandai dengan serangan ransomware terhadap perusahaan-perusahaan besar dunia seperti Casio, TSMC, dan Boeing, yang membuktikan bahwa bahkan sistem canggih pun tetap rentan jika tidak ditopang oleh sistem keamanan data yang menyeluruh.
