KALABAHI, WARTAALOR.COM – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027. Beberapa persoalan strategis yang menjadi perhatian Fraksi NasDem antara lain tingginya alokasi belanja pegawai, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya realisasi anggaran tahun 2026, serta belum maksimalnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemandangan umum Fraksi Partai NasDem tersebut dibacakan Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Alor, Joni Tulimau, S.E., M.Si dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Alor, dipimpin Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Beli, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD yang hadir.
Dalam dokumen pemandangan umumnya, Fraksi NasDem mengangkat tema reflektif, yakni “Anggaran adalah wajah politik sesungguhnya. Ia berbicara jujur tentang keberpihakan, tentang siapa yang diutamakan dan siapa yang diperjuangkan.”
Fraksi NasDem menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan pengalokasian keuangan daerah, tetapi merupakan instrumen kebijakan yang harus mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Belanja Pegawai Tembus Rp721 Miliar
Salah satu sorotan utama Fraksi NasDem adalah struktur belanja daerah dalam rancangan APBD 2027 yang dinilai masih didominasi belanja aparatur pemerintah.
Fraksi mencatat, alokasi belanja pegawai bersama kebutuhan PPPK paruh waktu mencapai sekitar Rp721,222 miliar atau lebih dari 60 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi beban fiskal yang cukup besar bagi kemampuan keuangan daerah.
Menurut Fraksi NasDem, orientasi pembangunan daerah seharusnya tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan agar besarnya belanja aparatur tidak mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fraksi juga meminta penjelasan pemerintah terkait kenaikan belanja pegawai dalam APBD 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp623,321 miliar, meningkat sekitar Rp25,698 miliar atau 4,30 persen dibandingkan alokasi tahun anggaran 2026 sebesar Rp597,622 miliar.
Selain itu, Fraksi meminta rincian alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp337,367 miliar, terutama untuk mengetahui besaran belanja di luar komponen PPPK paruh waktu.
Soroti Rendahnya Realisasi PAD dan Belanja Tahun 2026
Fraksi NasDem juga mempertanyakan kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dan merealisasikan belanja pada tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data realisasi yang disampaikan dalam Pengantar Nota Keuangan, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 56,45 persen. Fraksi menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
Karena itu, pemerintah diminta memberikan penjelasan secara terperinci mengenai capaian masing-masing objek PAD, termasuk langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.
Tidak hanya pendapatan, realisasi belanja daerah tahun 2026 yang baru mencapai 67,69 persen juga menjadi perhatian serius Fraksi NasDem.
Fraksi meminta penjelasan mengenai rendahnya realisasi tersebut, terutama pada belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pemerintah daerah juga diminta menunjukkan komitmen untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,204 Triliun
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi NasDem mencatat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp1,204 triliun.
