Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta situs dan akun media sosial pemerintahan yang tidak aktif ditutup untuk mencegahnya menjadi sasaran serangan siber atau disusupi judi online (judol).
“Teman-teman biro humas pemerintahan yang setahu kami juga mengelola situs-situs pemerintahan pusat, daerah, dan juga akun-akun pemerintahan pusat, daerah. Tidak boleh ada akun yang tidak aktif. Kalau ada akun pemerintahan yang tidak aktif, tutup saja,” ujar Meutya.
“Jangan sampai ada akun pemerintahan, akunnya ada tapi tidak dikelola dengan baik dan justru bisa menjadi sumber permasalahan,” imbuhnya.
Meutya menyebut akun yang jarang melakukan update dan memberikan informasi berpotensi menjadi sasaran serangan phising hingga judi online (judol).
