Oleh: Bagas Aditya )*
Dinamika mengenai penggantian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri perlu disikapi dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat merupakan bagian dari kehidupan politik yang memiliki ruang dalam sistem demokrasi. Namun, penyampaian kehendak politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pengisian jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan pergantian figur dalam struktur kekuasaan, melainkan proses ketatanegaraan yang memiliki dasar hukum dan mekanisme tersendiri. Konstitusi telah memberikan pedoman mengenai pihak yang berwenang, tahapan yang harus dilalui, serta persyaratan yang perlu dipenuhi dalam menentukan pengganti Wakil Presiden. Karena itu, berbagai pandangan mengenai sosok yang layak menduduki jabatan tersebut perlu disalurkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, bukan melalui tekanan politik yang mengabaikan aturan.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan itu harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Ketentuan ini menjadi landasan utama agar proses pergantian berlangsung melalui kewenangan lembaga negara yang sah dan memiliki legitimasi konstitusional.
Mekanisme tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan tidak dapat dilakukan berdasarkan kehendak sepihak ataupun keputusan yang berada di luar kewenangan lembaga terkait. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua kandidat, sedangkan MPR menjalankan fungsi pemilihan sesuai ketentuan konstitusi. Pembagian kewenangan ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan sekaligus memastikan setiap keputusan memiliki dasar hukum yang kuat.