Pemerintah Terus Lakukan Langkah Nyata dalam Pemberantasan Judi Online

Selain menangkap para tersangka, kepolisian juga berhasil mengidentifikasi modus operandi sindikat ini. Mereka diketahui beroperasi dengan menggunakan domain yang terdaftar di luar negeri, berkoordinasi dengan jaringan di berbagai negara, serta melakukan transaksi keuangan melalui rekening orang lain untuk menyamarkan pergerakan dana. Tindakan ini menjadi bukti bahwa sindikat judi online tidak hanya beroperasi dalam lingkup nasional, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional.

Pemerintah juga telah mengambil langkah serius dalam menangani dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online, termasuk upaya memulangkan WNI yang terjebak dalam sindikat ini. Hingga Februari 2025, tercatat 6.800 WNI yang terlibat dalam aktivitas judi online di berbagai negara, baik sebagai pekerja maupun korban perdagangan manusia. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memulangkan 270 WNI yang masih berada di Myawaddy, Myanmar.

Menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, sebagian besar WNI yang terjebak dalam sindikat ini sebelumnya telah bekerja di sektor judi online di Filipina dan Laos sebelum akhirnya berpindah ke Myanmar. Mereka direkrut melalui tawaran pekerjaan yang menggiurkan dari Indonesia dan kemudian dipindahkan secara ilegal ke lokasi sindikat tersebut beroperasi. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengevakuasi mereka, termasuk bekerja sama dengan otoritas setempat dan organisasi internasional.

Dalam memberantas judi online, pemerintah tidak hanya bertindak secara represif melalui penangkapan pelaku, tetapi juga melakukan langkah preventif seperti pemblokiran konten judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara aktif telah memblokir ribuan situs judi online yang beredar di Indonesia. Sejak 2023, Kominfo telah menutup lebih dari 1 juta konten yang terkait dengan perjudian daring. Langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah untuk memutus akses masyarakat terhadap platform ilegal yang berpotensi merugikan mereka secara finansial.

Pos terkait