Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaga investasi tersebut tetap dapat diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menekankan bahwa tidak ada institusi yang kebal hukum di Indonesia.
“Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” ujar Rosan.
Selain itu, Rosan menyebut bahwa BPK juga memiliki kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO), yang memberikan kewenangan untuk mengaudit Danantara.
“BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan,” katanya.
Rosan juga menekankan bahwa Danantara akan mendapat pengawasan ketat dari berbagai pihak.
